Presiden Jokowi telah memimpin rapat terbatas (ratas) di Manohara, Kompleks Candi Borobudur, pada Hari Jumat, 29 Januari 2016. Pada ratas itu dibahas Percepatan Pembangunan Daerah Pariwisata Nasional yaitu kawasan Candi Borobudur. Sebelum ratas, presiden pun berkeliling di kompleks candi berukuran 132×132 meter dengan tinggi asli 42 meter itu.
Jokowi menjelaskan bahwa Borobudur adalah mahakarya budaya dunia dan sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Oleh Menpar Arief Yahya, kata-kata presiden itu dijadikan tagline pada promosi branding Borobudur “Mahakarya Budaya Dunia” atau World Cultural Masterpiece.
Saat memberi pengantar pada ratas, Presiden menyampaikan bahwa Candi Borobudur harus terus dilestarikan, dan dijadikan destinasi bermanfaat bagi masyarakat. “Data yang saya terima pada 2014 jumlah wisatawan yang datang sebesar 250 ribu orang, dan wisatawan nusantara kurang lebih 2,2 juta orang,” ucap Pria yang lahir di Solo, 54 tahun silam itu.
Menurut Presiden, potensi pasar wisatawan mancanegara yang dapat mengunjungi borobudur sangat besar, terutama dari Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang, USA, Inggris, Hongkong, Belanda, Jerman, dan Brunei, serta Tiongkok.
“Saya minta pengembangan Borobudur ini disiapkan dengan baik, terintegrasi antar kementerian dengan provinsi. Dan baik itu berkaitan dengan aksesibilitas, terintegrasi dengan kawasan wisata yang lain, seperti Prambanan, yang juga warisan budaya,” kata ungkap Mantan Walikota Solo itu yang langsung diterjemahkan menjadi Badan Otoritas Pariwisata Borobudur itu.
Presiden lulusan UGM ini menginstruksikan agar dipersiapakan fasilitas dan pelayanan dengan standar internasional, termasuk merapikan toilet dengan standar bintang 4. “Meskipun itu untuk umum tapi harus tetap bintang 4. Dijaga, dirawat, dikelola harian harus dikontrol. Standar-standar itu yg kita ingunkan,” tegas Presiden Jokowi.
Soal atraksi seni budaya, Jokowi mengingatkan agar dipersiapkan serius, jangan ala kadarnya. Koreografinya harus standar dunia, koreografernya berkualitas dan gunakan kurator. “Sehingga yang diliat di sini tidak hanya bangunan Borobudur saja, tapi juga atraksi seni budaya juga bisa dimunculkan,” ucap Bapak tiga anak itu.
Mantan Gubernur DKI itu menyampaikan bahwa, selama ini atraksi tarian budaya hanya digelar satu kali dalam setahun. Sebaiknya, atraksi tersebut digelar setiap minggu. “Saya kira kalau diurut kabupaten se-Jateng dan DIY sudah lebih dari cukup. Kalau mau melebar se-Indonesia. Lebih banyak lagi produk-produk atraksi yang bisa kita munculkan,” ucap presiden.
Presiden mengarahkan agar pengelolaan kawasan Candi Borobudur diperbaiki. Dia sudah mendengar bahwa kawasan ini ditangani oleh 4 pihak. “Kalau kapal nahkodanya empat, biasanya memutuskannya bingung. Nah ini yang harus kita putuskan, juga masalah yang berkaitan dengan zonasi dan lain-lainnya,” ujar Presiden. Menpar Arief mempertegas dengan istilah Single Destination Single Management.
Dalam jumpa pers, didampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Menpar Arief Yahya mengumumkan akan dibentuk Badan Otorita Borobudur, yang tugas utamanya share infrastructure. Misalnya berkoordinasi dengan Men PU PR soal jalan, akses, tol, jembatan dan lainnya. Bagaimana dengan manajemen lama? “Posisi badan otorita ini di atas manajemen, lebih luas dan memberi keleluasaan untuk bergerak lebih cepat pada manajemen,” jelas Menpar.
Menpar menyebut per Februari 2016 efektif berjalan. “Karena target wisatawan mancanegara 2 juta, naik 7 kali dari capaian selama ini 250 ribu dib2019. Wisnus selama ini sudah 5 juta dan itu bisa meledak lagi,” ucap Arief Yahya.
Jika angka itu tercapai, lanjut Menpar, maka akan mendapatkan devisa US$ 2 Miliar pada 2019. “Investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 20 Triliun. Rp 10 Triliun berasal dari Pemerintah untuk infrastruktur, sisanya Rp 10 Triliun lainnya dari private sector untuk pembangunan Amenitas Pariwisata (Hotel, Restoran, dll),” tandasnya.
Begitu seriusnya tema candi dengan 504 arca dan 2672 panel relief ini, sehingga Ratas ini dihadiri Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PAN dan) Yuddy Chrisnandi, Menteri Koperasi Dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
